Seperti
dikutip dari Rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 sebesar Rp 120,21 triliun sesuai
dengan pidato Presiden RI Joko Widodo atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 beserta
Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2019 lalu.
Menurut Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin
oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dengan agenda pembahasan Rencana
Keuangan Anggaran Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2020 di Ruang
Rapat Komisi V DPR, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan
infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 43,97 triliun, konektivitas sebesar Rp
42,95 triliun, permukiman sebesar Rp 22 triliun, perumahan sebesar Rp 8,48
triliun, pembinaan konstruksi Rp 725 miliar, Pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) sebesar Rp 525,18 miliar, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 452
miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan
manajemen sebesar Rp 831,19 miliar.
Berikut
kutipan lengkap RILIS PUPR 1
28 Agustus 2019
SP.BIRKOM/VIII/2019/397
PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 SEBESAR RP 120,21 TRILIUN : KEMENTERIAN
PUPR LANJUTKAN PENYELESAIAN BENDUNGAN DAN BANGUN 20 RIBU HEKTAR IRIGASI (BAGIAN
1)
Jakarta - Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) tahun 2020 sebesar Rp 120,21 triliun sesuai dengan pidato
Presiden RI Joko Widodo atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota
Keuangannya dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2019 lalu.
Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan
Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dengan
agenda pembahasan Rencana Keuangan Anggaran Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan
RAPBN TA. 2020 di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Menurut Menteri Basuki anggaran tersebut akan digunakan untuk
pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 43,97 triliun,
konektivitas sebesar Rp 42,95 triliun, permukiman sebesar Rp 22 triliun,
perumahan sebesar Rp 8,48 triliun, pembinaan konstruksi Rp 725 miliar,
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 525,18 miliar, Penelitian dan
Pengembangan sebesar Rp 452 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah,
pengawasan dan dukungan manajemen sebesar Rp 831,19 miliar.
Anggaran pembangunan infrastruktur SDA akan digunakan pertama
untuk bendungan dan embung sebesar Rp 18,52 Triliun. Anggaran untuk bendungan
yakni melanjutkan program pembangunan 49 yang sedang berjalan konstruksinya,
antara lain pembangunan Bendungan Kuwil di Sulawesi Utara, Cipanas di Jawa
Barat, Way Sekampung di Lampung, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Way Apu di
Maluku. Kemudian merehabilitasi 2 bendungan yakni Bendungan Wonogiri dan Bendungan
Benanga.
“Untuk embung, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA
akan membangun 70 embung terutama di daerah kering di NTT, NTB, dan Maluku
antara lain Embung Bokondini, Embung Botawa, Embung Sempaja. Selanjutnya adalah
merevitalisasi 3 danau antara lain pembangunan Alur Tano Ponggol di Danau Toba
dalam rangka menunjang pariwisata, dan revitalisasi Danau Rawa Pening sebagai
penyediaan air baku dan tenaga listrik di Jawa tengah,” jelas Menteri Basuki
yang didampingi para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PUPR.
Kedua, pengembangan irigasi dan rawa dengan anggaran sebesar Rp
8,32 triliun. Pembangunan irigasi ditargetkan seluas 20 ribu hektar salah
satunya Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci di Aceh yang sudah memiliki bendung sejak
lama namun baru sekarang dibangun jaringan irigasinya. Selain itu pembangunan
DI Batang Asai di Jambi, dan DI Komering di Sumatera Selatan. Rehabilitasi
jaringan irigasi juga dilakukan seluas 89 ribu hektare yang antara lain adalah
DI Rentang dan DI Manganti di Jawa Barat, dan DI Way Umpu di Lampung.
Ketiga, penyediaan air tanah dan air baku dengan anggaran sebesar
Rp 2,6 triliun yang digunakan antara lain untuk penyediaan air baku daerah
rentang keekringan dengan kapasitas 3,0 m3/detik antara lain pembangunan instalasi
air baku di Bendungan Logung, Tapin, Gondang, Gandus, Kesugihan, dan air baku Kawasan Parapat Danau Toba serta
penyediaan sumur air tanah sebanyak 250 titik antara lain untuk persiapan
kekeringan Pulau Jawa dan Provinsi NTT.
Keempat, operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA dengan
anggaran sebesar Rp 4.46 triliun dengan program antara lain operasi dan
pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air termasuk rehabilitasi dan
peningkatan keamanan bendungan. Kemudian pemeliharaan infrastruktur berbasis
masyarakat (p3TGAI) di 6.000 lokasi dan Program Citarum Harum yang dibantu oleh
TNI.
Kelima, pengendalian lumpur Sidoarjo dengan anggaran sebesar Rp
280 miliar yang digunakan untuk pengaliran lumpur sebanyak 31 juta m3 slurry
dan peningkatan tanggul sepanjang 2 km.
Keenam, pembangunan pengendali daya rusak air dengan anggaran
sebesar Rp 6,84 triliun yang digunakan untuk pembangunan pengendali banjir
sepanjang 102 yang antara lain pengendalian banjir kawasan New Yogyakarta
International Airport (NYIA) untuk mendukung KSPN Borobudur, pengendali banjir
di KEK Mandalika (KSPN Mandalika), Likupang (KSPN Manado-Bunaken), Kali
Ciliwung, Kali Tuntang, dan Sungai Konaweha yang mengalami banjir besar
beberapa waktu lalu.
“Untuk pengendalian banjir di Sulawesi Tenggara kini dalam tahap
konstruksi yakni Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur dengan kapasitas
45,9 juta m3. Kemudian akan dibangun
Bendungan Ameroro dengan kapasitas tampung 55,1 juta m3 di Kabupaten
Konawe,” jelas Menteri Basuki.
Disamping itu juga dibanun infrastruktur pengendali sedimen/lahar
gunung berapi sebanyak 21 buah antara
lain di Gunung Merapi dan Gunung Agung. Kemudian pembangunan pengaman pantai
sepanjang 18 Km antara lain di Dermaga Loh Buaya/Rinca untuk menunjang pariwisata
Labuan Bajo, Pengaman Pantai Jakarta, Pantai Miangas, Pantai Lampung dan Anyer
pasca tsunami Lampung-Banten.
Ketujuh, dukungan lainnya sebesar Rp 2,95 triliun yang digunakan
antara lain untuk pembinaan (turbinwas), pelaksanaan tugas teknis lainnya, tata
kelola SDA terpadu, dan dukungan manajemen BBWS/BWS. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRsiapmelayani
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
#PUPRBangkitMelawanKorupsi
Posting Komentar